google.com, pub-1718669150125239, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Menu

Mode Gelap
Evakuasi Alat Berat Hasil Razia PETI oleh Jajaran Polres Bungo sempat Dihadang Warga Sebagai Evaluasi Kinerja Pemerintah, DPRD Kabupaten Bungo Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Bungo Pemkab Bungo Melalui Diskominfo Menggelar Rakor Progres SID dan Revisi e-Walidata SKPD RI Tahun 2025 Seorang Pria Diduga Pelaku Curat Diamankan Polsek Rantau Pandan Berserta Senjata Rakitan Miliknya Disita Operasi Wirawaspada, Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Bungo

ADVETORIAL · 30 Apr 2026 16:47 WIB ·

Sebagai Evaluasi Kinerja Pemerintah, DPRD Kabupaten Bungo Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Bungo


 Sebagai Evaluasi Kinerja Pemerintah, DPRD Kabupaten Bungo Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Bungo Perbesar

MUARABUNGO,BUNGOPOST.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo tahun anggaran 2025.

Acara digelar di Ruang sidang utama kantor DPRD Bungo pada Kamis (30/4/2026) dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Muhamad Adani dan didampingi Wakil Ketua I H. Pardinan dan Wakil Ketua II Darwandi.

Turut serta Hadir Wakil Bupati Bungo, Unsur Forkopimda, perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah, serta sejumlah undangan lainnya.

Unsur Pimpinan

Dalam agenda tersebut, laporan rekomendasi disampaikan oleh Al Jufri dari Partai PDI. Penyampaian rekomendasi ini menjadi salah satu poin penting sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bentuk evaluasi peningkatan kinerja pemerintahan yang transparansi dan bertanggungjawab kepada peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintah hingga pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Muhammad Adani selaku Ketua DPRD Kabupaten Bungo menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo.

Penandatanganan nota kesepakatan

“Paripurna penyampaian rekomendasi ini untuk acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam memperbaiki kinerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo kedepanya,” tandas Adani.

Rapat berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara lembaga pemerintahan dan legislatif guna mendukung pembangunan daerah. Meski sempat disentil oleh Wakil Ketua DPRD terkait banyaknya ketidakhadiran kepala OPD dan Camat pada paripurna penyampaian rekomendasi tesebut.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur dalam menghadiri agenda resmi pemerintahan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran sejumlah pejabat yang tengah menjalankan tugas-tugas lainnya.

“Kami mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD dan camat agar ke depan lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menghadiri agenda resmi sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, pembahasan yang berlangsung secara kritis dan konstruktif telah menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja pemerintahan.

“Rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari fungsi pengawasan, tetapi juga wujud kemitraan yang solid antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan akan ditindaklanjuti secara serius, terstruktur, dan terukur, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bungo, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, di antaranya penyempurnaan perencanaan pembangunan, penguatan sinergi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi.

Wakil Bupati juga mengakui bahwa capaian pembangunan tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik berkat kolaborasi semua pihak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki ke depan.

“Ke depan tantangan pembangunan semakin kompleks. Dibutuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kebijakan, efektivitas program, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi, mempererat kemitraan, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bungo secara lebih terarah dan berkelanjutan.

(Ir)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Bungo Setujui Ranperda RPJMD 2025–2029 Menjadi Perda

27 November 2025 - 21:03 WIB

Paripurna Ranperda APBD 2026, DPRD Bungo Dengarkan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi

25 November 2025 - 15:59 WIB

DPRD Bungo Gelar Paripurna Penetapan Propemperda dan Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD 2026

11 November 2025 - 15:21 WIB

DPRD Bungo Bersama Pemkab Sepakati Rancangan KUA-PPAS APBD 2026

10 November 2025 - 08:56 WIB

Komisi I DPRD Bungo dan Kemenkumham Jambi Gelar Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif

30 Oktober 2025 - 06:50 WIB

DPRD Bungo dan KPK RI Gelar Audiensi Bahas Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi

28 Oktober 2025 - 15:44 WIB

Trending di ADVETORIAL