BUNGO – Kehadiran layanan BPJS Kesehatan Keliling dalam rangkaian kegiatan nonfisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-129 Kodim 0416/Bute mendapat apresiasi dari Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD Ke-129 saat meninjau pelaksanaan program di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Muko Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Rabu (29/7/2026).
Mengusung konsep “jemput bola”, layanan BPJS Kesehatan Keliling memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti pendaftaran peserta baru, perubahan data kepesertaan, pembayaran iuran, hingga penyampaian informasi dan pengaduan.
Pelayanan yang hadir langsung di lokasi TMMD tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Salah seorang warga, Umi Hasanah, mengungkapkan rasa syukurnya atas hadirnya layanan BPJS Kesehatan Keliling di desanya.
“Kami sangat terbantu dengan adanya pelayanan BPJS Kesehatan Keliling di kegiatan TMMD ini. Sekarang masyarakat lebih mudah mengurus keperluan BPJS karena pelayanan langsung datang ke desa. Terima kasih kepada Satgas TMMD dan pihak BPJS yang sudah membantu masyarakat,” ujarnya.
Ketua Tim Wasev PJO TMMD Ke-129, Brigjen TNI Joni Triman Hasibuan, turut memberikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Satgas TMMD dan BPJS Kesehatan yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.
“Pelayanan BPJS Kesehatan ini sangat membantu masyarakat. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik sehingga manfaat TMMD dapat dirasakan langsung oleh warga,” kata Brigjen TNI Joni Triman Hasibuan.
Melalui kegiatan nonfisik seperti layanan BPJS Kesehatan Keliling, TMMD Ke-129 Kodim 0416/Bute tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kesehatan.
