google.com, pub-1718669150125239, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Menu ✖

Mode Gelap
Bupati Bungo Melantik 63 Pejabat Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Dilingkup Pemda Bungo Datin Dusun Tepian Danto Bantah Proyek PISEW Tidak Sesuai Juknis dan Tanpa Papan Informasi Kangkangi UU KIP, Proyek Siluman Pembangunan Rabat Beton di Dusun Tepian Danto Diduga di Mark Up Imbas tidak Beroperasi PT BMA, Masyarakat Dusun Senamat Gerudug Kantor DPRD, Korlap: Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Bupati Bungo Melalui Dinas TPH-Bun Serahkan Bantuan Alsintan dan Motor Sampah dari Rocky Candra untuk Masyarakat

BUNGO · 24 Feb 2026 04:46 WIB ·

Bupati Bungo dengan Kajari Bungo Tandatangani MoU terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang DATUN


 Bupati Bungo dengan Kajari Bungo Tandatangani MoU terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang DATUN Perbesar

MUARABUNGO,BUNGOPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bungo, terkait penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang dinyatakan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) antara Bupati Bungo H. Dedy Putra dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bungo Fik fik, yang berlangsung di Ruang Aula Kantor Bappeda Bungo, Selasa 24/02/2025.

Hadir dalam perjanjian kerjasama tersebut Bupati Bungo, Kepala Kejaksaan dan Rombongan, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Para Kabag dan Kabid, Para Camat se- Kabupaten Bungo dan undangan lainnya.

Bupati Bungo H. Dedy Putra menjelaskan, MoU ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan pemerintah daerah dengan kejaksaan dalam memberikan bantuan payung hukum, guna menentukan upaya dan langkah dalam pelaksanaan pembangunan daerah diberbagai bidang.

“MoU yang ditandatangani akan memberikan bantuan hukum oleh Kejaksaan melalui Datun guna memfasilitasi dan dalam bentuk konsultasi hukum mulai dari perencanaan,” katanya.

Foto istimewa

Bupati mengatakan, mekanisme tugas dan fungsi Datun akan mencakup tiga hal, yakni dalam bentuk konsultasi hukum terkait kegiatan perencanaan, penertiban aset yang bermasalah, dan penyelesaian penagihan pemerintah yang berada di luar.

Dirinya menambahkan, Pemkab Bungo akan memanfaatkan kehadiran kerjasama ini untuk meningkatkan koordinasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkab Bungo.

“Ini tentu juga bisa mengontrol kinerja aparatur daerah, karena tujuannya sama memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hanya saja fungsinya berbeda-beda,” tegasnya.

Tidak hanya itu, melalui MoU Pemerintah Daerah bersama dengan Kejari ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam urusan pajak.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bungo, Fik Fik menerangkan
MoU yang ditandatangani akan memberikan bantuan hukum guna memfasilitasi dan dalam bentuk konsultasi hukum mulai dari perencanaan. Jika ada kegiatan pekerjaan yang dirasa ragu mekanismenya, konsultasikan ke Kejaksaan,” katanya.

Sebenarnya kami ini tanpa MoU ini tetap memantau seluruh kegiatan pekerjaan yang ada dalam instansi pemerintah.

“Kehadiran MoU ini dapat membantu Perangkat Daerah menghindari perbuatan yang menyimpang dari hukum yang berlaku, sebutnya.”

Artikel ini telah dibaca 82 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rayakan Keberhasilan di Turnamen Piala Bupati CUP 2026, Pemain Kecamatan Rimbo Tengah Menggelar Arak-arakan Keliling Kota Bungo

19 November 2026 - 13:43 WIB

Proyek Pedestrian Sri Soedewi Ubah Muara Bungo Jadi Kota Estetika

18 November 2026 - 08:15 WIB

Bupati Bungo Melantik 63 Pejabat Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Dilingkup Pemda Bungo

16 November 2026 - 03:27 WIB

Datin Dusun Tepian Danto Bantah Proyek PISEW Tidak Sesuai Juknis dan Tanpa Papan Informasi

16 November 2026 - 02:13 WIB

Kangkangi UU KIP, Proyek Siluman Pembangunan Rabat Beton di Dusun Tepian Danto Diduga di Mark Up

11 November 2026 - 13:37 WIB

Bupati dan Wabup Bungo Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional

10 November 2026 - 16:30 WIB

Trending di BUNGO