google.com, pub-1718669150125239, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Menu ✖

Mode Gelap
Bupati Bungo Melantik 63 Pejabat Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Dilingkup Pemda Bungo Datin Dusun Tepian Danto Bantah Proyek PISEW Tidak Sesuai Juknis dan Tanpa Papan Informasi Kangkangi UU KIP, Proyek Siluman Pembangunan Rabat Beton di Dusun Tepian Danto Diduga di Mark Up Imbas tidak Beroperasi PT BMA, Masyarakat Dusun Senamat Gerudug Kantor DPRD, Korlap: Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Bupati Bungo Melalui Dinas TPH-Bun Serahkan Bantuan Alsintan dan Motor Sampah dari Rocky Candra untuk Masyarakat

BUNGO · 23 Mar 2025 12:14 WIB ·

Komisi II DPRD Bungo Persoalkan HGU PT BMM


 Komisi II DPRD Bungo Persoalkan HGU PT BMM Perbesar

MUARA BUNGO – Komisi II DPRD Kabupaten Bungo dibawah komando Abdul Qodir Umar (AQUR) akan menindaklanjuti indikasi Perkebunan PT BMM seluas lebih kurang 912 hektar tidak mengantongi Hak Guna Usaha atau HGU.

Perusahaan ini dinilai tidak taat atas peraturan pemerintah. Bayangkan saja, sejak berdiri tahun 2008, hingga tahun 2025 tak miliki HGU.

Atas indikasi tak taat aturan, Komisi II memanggil pihak PT Perkebunan BMM, namun tak hadir, sehingga Komisi II yang dipimpin Ketua-Wakil.Ketua Komisi Abdul Qodir Umar-Marhoni Suganda beserta anggota lainnya langsung turun melakukan inspeksi mendadak ke kantor Perkebunan PT BMM.

Alhasil, tidak satu pemegang kebijakan yang berada di tempat. Kendari demikian, hadir 2 Anggota Polisi berpakaian preman dengan membawa llaras panjang.

Tak sampai disitu, Komisi II kembali melayangkan pemanggilan ke pihak Perkebunan PT BMM Senin 17 Maret pukul 14.00 WIB di ruang Komisi II. Hadir Andi dari Bagian Fatnershif (Humas) Perkebunan PT BMM.

Sayang, pihak Perkebunan PT BMM tak membawa secarik apalagi selembar kertas terkait dokumen HGU yang dipersoalkan saat ini.

AQIR kepada Bungo Post mengatakan, pada Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau HGU. Sekarang, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu, harus punya IUP dan juga punya HGU

“Sejak 2008 sampai 2016 tak ada HGU. Sejak putusan MK tahun 2016, juga tak ada HGU. Ada apa dengan Perkebunan PT BMM,” kata AQUR, sang mantan salah satu pimpinan media massa Jawa Pos Grup itu.

Komisi II tak main-main menyikapi hal ini, karena kepemilikan HGU kuat kaitannya dengan pajak sebagai pemasukan. negara, persoalan Perkebunan PT BMM ini akan dikejar sampai tuntas.

“Perusahaan ini komersil. Tak punya HGU berarti tak taat regulasi dan tak bayar pajak. Kita serius dalam hal ini,” tegas politisi yang menjabat Sekretaris Demokrat Bungo dua periode itu.

Direncanakan Senin 24 Maret ini, Komisi II akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan instansi terkait, yakni Asisten II Setda Bungo, Kepala BP2RD, Kepala Dinas TPH-Bun, Kadis Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kadis Lingkungan Hidup, Kepala ATR/BPN, Kadis Nakertrans dan Kabag Sumber Daya Alam.

“Kita telusuri dan gali sedalam-dalamnya,” sebutnya.

Setelah itu, pada hari yang sama, Komisi II akan menghadirkan pihak Perkebunan PT BMM dalam Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa instansi terkait.

Apakah izin Perkebunan PT BMM akan dicabut? Ditegaskan AQUR, dalam hal ini DPRD Kabupaten Bungo melalui Komisi II bisa memberikan rekomendasi ke Bupati Bungo untuk menyetop sementara operasional PT BMM atau mencabut izinnya. Ataupun bisa merekomendasikan ke aparat penegak hukum atas indikasi ketidaktaatannya membayar pajak akibat kelalaian dalam mengurus HGU.

“Rekomendasi mengacu atas temuan nantinya,” ucap AQUR.

Lantas, bagaimana dengan persoalan lIn seperti Corporate Social Responsibility (CSR), tenaga kerja dan lingkungan hidupnya?

“Itu akan kita telusuri,” pungkas politisi Demokrat dua periode itu.

Artikel ini telah dibaca 102 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rayakan Keberhasilan di Turnamen Piala Bupati CUP 2026, Pemain Kecamatan Rimbo Tengah Menggelar Arak-arakan Keliling Kota Bungo

19 November 2026 - 13:43 WIB

Proyek Pedestrian Sri Soedewi Ubah Muara Bungo Jadi Kota Estetika

18 November 2026 - 08:15 WIB

Bupati Bungo Melantik 63 Pejabat Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Dilingkup Pemda Bungo

16 November 2026 - 03:27 WIB

Datin Dusun Tepian Danto Bantah Proyek PISEW Tidak Sesuai Juknis dan Tanpa Papan Informasi

16 November 2026 - 02:13 WIB

Kangkangi UU KIP, Proyek Siluman Pembangunan Rabat Beton di Dusun Tepian Danto Diduga di Mark Up

11 November 2026 - 13:37 WIB

Bupati dan Wabup Bungo Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional

10 November 2026 - 16:30 WIB

Trending di BUNGO