MUARABUNGO – Mantan Bupati Bungo 2011-2016, H. Sudirman Zaini, menanggapi isu yang beredar terkait klaim siapa yang paling berjasa dalam pembangunan Bandara Muara Bungo.
Terlebih klaim tersebut dilakukan saat memasuki momen Pilkada 2024, yang diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari klaim sepihaknya
Menurut Sudirman Zaini, sejarah pembangunan Bandara Bungo itu harus diceritakan secara lengkap, agar tidak menghilangkan peran banyak orang yang punya andil dalam pembangunannya.
Disampaikannya, realisasi Pembangunan Bandara Muara Bungo dari tahap perencanaan hingga beroperasi secara maksimal, tidak bisa diklaim oleh satu dua orang saja, tetapi Bandara yang sekarang sudah bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Bungo dan sekitarnya ini adalah hasil kerja keras dan peran banyak pihak.
“Secara singkat namun lengkap, sejarah pembangunan Bandara Muara Bungo ini direncanakan dan mulai dibangun di masa Pak Zulfikar Achmad, dilanjutkan dan diresmikan di masa saya, dan kemudian dioperasikan secara maksimal di zaman kepemimpinan Pak Mashuri,” tutur H. Sudirman Zaini yang juga pernah menjabat Wakil Bupati Zulfikar Achmad pada periode 2006-2011.
Sudirman mengatakan, yang berjasa dalam pembangunan Bandara Bungo itu tidak hanya Pemerintah Daerah saja, tapi ada juga peran Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dalam pembiayaannya, pembangunan Bandara Bungo itu dibantu dengan dana APBN.
“Selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga punya andil besar dalam realisasi pembangunan Bandara Bungo, mengingat kurang lebih 50 persen pembiayaannya bersumber dari APBN,” ungkap Sudirman lagi.
Terkait peran DPRD Kabupaten Bungo, Sudirman menyampaikan, DPRD itu kerjanya kolektif dan kolegial, artinya, semua Anggota DPRD yang menjabat saat itu juga berjasa dalam hal merealisasikan pembangunan Bandara Muara Bungo. Jika ada satu dua orang yang mengklaim bahwa dia paling berjasa, hal tersebut terkesan tidak menghargai peran dan jasa orang lain.
“Semua orang punya peran dan jasa, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, hingga Pemerintah Pusat. Kerja keras banyak orang, jangan diklaim sebagai kerja keras sendiri. Jasa banyak orang, jangan diklaim sebagai jasa sendiri. Itu agak tidak elok saya pikir,” tutup Sudirman.(mc)
