MUARABUNGO,BUNGOPOST.COM – Sudah dua Pekan, Kantor Rio (Desa) Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo Jambi disegel oleh masyarakat setempat yang mengatasnamakan Persatuan Tanah Periuk Peduli (PTPP).
Pada Rabu malam (9/10/2024), sekira pukul 17.30 Wib, dibuka oleh Datuk Rio A. Roni bersama perangkat desa. A. Roni beralasan lumpuhnya pelayanan dan secara kebetulan juga datangnya bantuan beras BPN Ketahanan Pangan dan tidak ada tempat beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tak berselang lama, sekira pukul 20. 15 wib sontak ratusan masyarakat datang ke kantor Rio mengelar aksi perlawanan karena dibukanya segel kantor. Dan akhir kantor Rio kembali disegel. Beruntung tidak terjadi keributan besar , aksi protes warga juga mendapat pengaman dari pihak kepolisian.
“Kantor Rio ko dibuka langsung oleh Datuk Rio, Kami ini kareno ado perintah disuruh jago dan amankan Beras ini yo kami tunggu lah, tibo-tibo massa datang mau nutup kantor Rio ko, ucap Yahya selaku petugas keamanan Dusun.
Sementara itu Ketua Aksi Hendri mengatakan Aksi kami malam ini untuk menutup kantor dan menyegel kembali.
“Tanpa sepengetahuan kami kantor ini dibuka oleh Rio dan perangkat nyo, padahal ujung pangkal masalah yang kemaren kami tuntut belum selesai, memang sebelumnya sudah ado mediasi antaro BPD, LAM dan tokoh masyarakat namun belum ada kejelasan atau titik terang dan kami Masyarakat tergabung dalam TPP ini diusir berarti kantor ini harus kami segel menjelang keputusan dari pemerintah Kabupaten terkait hasil pemeriksaan Dana Desa di Dusun ini, ucapnya.”
Terpisah, Camat Tanah Sepenggal Lintas Sulaiman membenarkan gejolak dan aksi perlawanan masyarakat atas dibukanya segel kantor Rio. Ia mengatakan, dimana persoalan kembali dibawa ke pemerintah Kabupaten melalui dinas PMD.
” Salah satu saran dari peserta rapat. Datuk Rio juga disarankan untuk membuat laporan ke polres Bungo. Pasalnya aksi warga sudah menganggu pelayanan umum ,” ujar Sulaiman melalui sambungan telepon Warshap.
Sulaiman juga meminta semua menahan diri. Pasalnya pada musyawarah awal meminta pihak pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan desa yang diduga diselewengkan.
“Tim lagi bekerja. Persoalan penyegelan kantor dilakukan. Datang dan datang lagi gejolak baru. Mari membuka diri lah. Agar semua ada titik terangnya,” fungkasnya (*)
