MUARABUNGO,BUNGOPOST.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan Tahun Sidang Pertama periode 2024–2029, Senin (19/01). Selain penyampaian hasil reses anggota dewan, rapat ini juga menjadi momentum penyusunan rencana kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pengumuman struktur Badan Anggaran (Banggar) tahun 2026.Pembicaraan Umum
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bungo, Pardinan didampingi Ketua DPRD Bungo dan dihadiri unsur eksekutif, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Agenda utama rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil reses dari masing-masing daerah pemilihan. Dalam laporan tersebut, para anggota dewan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga persoalan ketersediaan pupuk bagi petani.
Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhamad Adani mengatakan bahwa hasil reses yang disampaikan merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan
penting bagi DPRD dalam menyusun program kerja dan penganggaran ke depan agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Muhamad Adani.
Seiring berakhirnya masa sidang ketiga sekaligus Tahun Sidang Pertama, DPRD Kabupaten Bungo secara resmi membuka Masa Sidang Pertama untuk Tahun Sidang Kedua periode 2025-2026. Pada masa sidang ini, DPRD akan memfokuskan pembahasan pada pemantapan rencana kerja AKD agar pelaksanaan fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan berjalan lebih optimal.
Muhamad Adani menambahkan, DPRD berkomitmen meningkatkan kinerja seluruh alat kelengkapan dewan agar lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat.
Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut juga diumumkan komposisi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo untuk Tahun Anggaran 2026. Tim Banggar yang baru diharapkan dapat segera bekerja secara intensif dalam membahas anggaran daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pembahasan anggaran ke depan harus berorientasi pada kepentingan publik, transparan, dan akuntabel,” tegas Muhamad Adani.
