MUARABUNGO,BUNGOPOST.COM – Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagaimana undangan yang telah beredar luas dan dijadwalkan hari ini oleh DPRD Kabupaten Bungo atas tuntutan unjuk rasa masyarakat yang diwakili oleh LSM INAKOR beserta Ormas GEMPUR terkait dugaan kekerasan karyawan di PT KIM justru menimbulkan kekecewaan mendalam.
Pasalnya, forum yang digadang-gadangkan sebagai wadah pencarian keadilan untuk masyarakat Bungo itu tidak dihadiri oleh Ketua DPRD, Polres Bungo, Kodim 0416 Bute, maupun pihak PT KIM itu sendiri, Pada Senin (21/09/2026).
Menurut Fahlefi selaku Ketua INAKOR Provinsi Jambi, ketidakhadiran unsur penting ini membuat RDP terkesan hanya sebagai ritual formalitas tanpa substansi. Masyarakat bisa menilai, absennya pihak-pihak kunci menunjukkan lemahnya komitmen DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Bagaimana mungkin RDP bisa menghadirkan solusi jika para pengambil keputusan dan pihak yang dipersoalkan justru tidak hadir? Ini hanya panggung kosong yang menipu rakyat,” tegas Fahlefi.
Bukti ketidakseriusan tersebut menurut Fahlefi semakin memperkuat dugaan bahwa DPRD hanya berusaha meredam gejolak publik tanpa benar-benar menghadirkan jawaban. Padahal, tuntutan utama masyarakat adalah keadilan atas kekerasan dan perlindungan hak warga dari intimidasi perusahaan.
“RDP tanpa Ketua DPRD, tanpa aparat, tanpa perusahaan, hanyalah rapat bayangan. Rakyat tidak butuh formalitas, rakyat butuh keberanian politik untuk menegakkan keadilan,” ucapnya.
H Pardinan SM selaku Wakil Ketua I DPRD Bungo salah satu unsur pimpinan yang hadir mengakui bahwa beberapa unsur pimpinan lainnya sedang melaksanakan dinas luar.
“Saya kurang memahami persoalan ini, sebab kemaren yang memimpin rapat adalah wakil ketua II (Darwandi, red). Nanti akan kami koordinasikan dan jadwalkan ulang kembali,” ujarnya.
Sementara itu, pimpinan DPRD Bungo Muhammad Adani, SH, MKn saat coba di komfirmasi melalui panggilan whatsapp beberapa kali oleh tim media ini tidak memberikan jawaban seakan enggan mengangkat panggilan teleponnya.
Rencana gelar RDP di gedung DPRD Bungo akhirnya gagal dilaksanakan, ketidakhadiran unsur penting sebagaimana yang terlampir dalam surat undangan yang ditandatangani pimpinan DPRD tersebut bukti nyata ketidakseriusan dalam menanggapi keluhan masyarakat. (tim)
