JAMBI,BUNGOPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Bungo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/05). Pencapaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H. Dedy Putra.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, yang turut hadir sebagai representasi lembaga legislatif dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Bungo dalam prosesi penyerahan LHP ini menunjukkan sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, mengapresiasi capaian opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Bungo, yang diharapkan capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan di Kabupaten Bungo.
Dengan kembali diraihnya opini tertinggi dari BPK RI ini, DPRD Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, sehingga setiap program dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
