MUARABUNGO,BUNGOPOST.COM – Dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo menggelar pertemuan terkait Publikasi Stunting Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025 pada Rabu (26/11/2025) di Aula Cempaka Kuning Bappeda.
Acara ini dibuka langsung Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat dan didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Bungo, dr Safaruddin Matondang, serta Ketua Teknologi KTPS. Turut hadir unsur OPD, tenaga kesehatan, serta lintas sektor terkait.
Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, selaku ketua TP3S Kabupaten Bungo menyampaikan bahwa penanganan stunting tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Pemerintah daerah harus bergerak cepat, tepat, dan terukur.
Sambutan Wakil Bupati Bungo
“Percepatan wajib dilakukan. Semua sektor harus terlibat, intervensi harus optimal, dan pendataan harus akurat,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dr.Safarudin Matondang, menambahkan bahwa program MBG yang disampaikan Wakil Bupati diharapkan dapat direalisasikan penuh tahun ini karena menjadi bagian dari strategi penting dalam menekan angka stunting.
“Alhamdulillah kegiatan publikasi stunting sudah dibuka oleh Bapak Wakil Bupati. Harapan kita, upaya menurunkan stunting bisa lebih cepat melalui kolaborasi lintas sektor. Termasuk program MBG, semoga segera berjalan maksimal tahun ini,” ujarnya.
Ia menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah akurasi pendataan stunting. Data yang kurang kuat dapat berpengaruh besar terhadap perhitungan program dan kebijakan intervensi.
“Kita perlu evaluasi ulang kekuatan dan ketepatan data. Pendataan yang akurat menentukan keberhasilan intervensi,” jelasnya.
Saat ini angka stunting di Kabupaten Bungo berada pada 20,4 persen, turun signifikan dari 30,7 persen pada tahun sebelumnya. Namun pemerintah tetap mematok target ambisius: 13 persen pada tahun 2026.
Safarudin menegaskan bahwa pencapaian target ini harus dilakukan melalui pendekatan holistik: penguatan layanan kesehatan ibu-anak, edukasi gizi, peningkatan sanitasi, dan pelibatan aktif masyarakat.
Selain itu, ia meyakini bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan satu sektor saja. Semua pihak, termasuk desa, posyandu, kader kesehatan, hingga keluarga harus terlibat aktif.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat intervensi spesifik dan sensitif, serta memastikan seluruh program berjalan serentak,” ungkapnya.
